Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

The PWYP Indonesia Coalition and Ketakandriana Rafitoson, PhD, “Ke”, the Executive Director of PWYP, held a casual discussion on August 2, 2024, via Zoom. This activity is part of a series of engagements by Ke, who was recently appointed Executive Director of PWYP. Previously, Ke had discussions with PWYP colleagues at the regional level in late July before talking with PWYP Indonesia. During this occasion, Aryanto Nugroho, Executive Director of PWYP Indonesia, welcomed Ke and introduced the performance of the PWYP Indonesia secretariat, as well as providing brief profiles of the PWYP Indonesia coalition members. Ke also listened to the aspirations of coalition members and the national secretariat for the global movement. Several coalition members highlighted the importance of including youth campaigns and movements as part of PWYP's global campaign. One of the coalition members, Grita Anindarini from ICEL, also conveyed the importance of strengthening the role of PWYP members in working together to navigate civil society directions through cooperation among southern countries. Civil space protection is also necessary for civil society movements to voice natural resource governance. From this dialogue, it is hoped that PWYP as a global network can further synergize with the PWYP Indonesia coalition.

Halo rekan-rekan koalisi PWYP Indonesia! Ketakandriana “Ke” Rafitoson, Direktur Eksekutif PWYP Global yang baru, ingin ngobrol santai bareng kita semua, nih. Acara ini akan jadi kesempatan bagus untuk diskusi tentang PWYP dan PWYP Indonesia, visi PWYP ke depan, dan apa saja yang bisa kita kolaborasikan dan perkuat bersama. Acaranya akan dilaksanakan pada Hari/Tanggal: Jumat, 2 Agustus 2024 Waktu: 14:00 WIB Tempat: Zoom https://lnkd.in/gssnT_3R Kami berharap teman-teman bisa hadir dan ikut meramaikan diskusi ini. Yuk kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling berbagi ide dan rencana ke depan! Sampai jumpa nanti!

PANGGILAN TERAKHIR!! 🔊🔊 Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia masih mencari agen perubahan yaitu bakal calon Anggota Board dan Koordinator Nasional untuk kepengurusan periode 2024-2028! Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif (migas dan pertambangan minerba), energi dan sumber daya alam. Dengan berakhirnya kepengurusan 2020-2024, Koalisi PWYP Indonesia tengah mempersiapkan RUA untuk memilih kepengurusan periode 2024-2028, menetapkan kriteria dan standar kompetensi, serta mekanisme penjaringan bakal calon Koordinator Nasional dan Badan Pengarah. Apakah Anda adalah orang yang tepat? Yuk Daftarkan diri Anda di tautan ini: https://lnkd.in/gge_H9nJ Selengkapnya: https://lnkd.in/givBUDhs

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja sama dengan Ember dan EITI Indonesia Sekretariat EITI Indonesia mengadakan Webinar “Memahami Emisi Gas Rumah Kaca Dari Sektor Ekstraktif di Indonesia” Mouna Wasef, Head of Research and Advocacy PWYP Indonesia sekaligus alternate Wakil CSO dalam MSG EITI Indonesia, akan menyampaikan tema Transparansi data emisi GRK dalam Kerangka Keterbukaan Informasi Publik dan standar EITI. Selain itu juga menjelaskan tentang Standar EITI terbaru yang mendorong Perusahaan tambang untuk membuka data emisi-nya. Bapak Dody Setiawan, Senior Analyst Climate and Energy, Ember Climate, yang akan menyampaikan tema Jejak emisi perusahaan tambang batubara di Indonesia Juga memaparkan laporan EMBER Climate tentang risiko mengabaikan emisi metana di pertambangan batu bara Indonesia dimana salah satu temuannya menyebut bahwa 6 dari 10 Perusahaan Batubara terbesar di Indonesia belum melaporkan emisi gas metananya dalam laporan berkelanjutan mereka. Bapak Nurhadi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara yang akan menyampaikan tema Jejak emisi perusahaan tambang batubara di Indonesia Hasil kajian emisi GRK dari sektor ekstraktif di Indonesia. Juga menjelaskan bagaimana Pemerintah selama ini menghitung emisi GRK dari sektor Ekstraktif di Indonesia yang menjadi bagian penting dari upaya mendorong net zero emission

How can the #UNTaxConvention ensure that international tax regulations are designed to benefit both people and the planet? By placing a strong emphasis on fairness, transparency, and sustainability within its framework. We encourage you to become involved in the global movement for #TaxJustice to help create a more equitable and just future for all. By advocating for these principles, we can ensure that global tax rules are crafted to support both people and the environment. Join us in our mission to make #GlobalTaxRules work effectively for #PeopleAndPlanet.

Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho menjadi narasumber dalam kegiataan Dialog Publik "Tanggung Jawab Sektor Swasta dalam Transisi Energi" yang diselenggarakan Transparency International Indonesia Transparency International Indonesia di bilangan Jakarta Pusat, 29 Juli 2024. Kegiatan ini sekaligus sosialisasi Responsible Mining Business Integrity (RMBI), sebuah perangkat yang dikembangkan untuk mendeteksi, mencegah dan mengelola risiko korupsi sektor swasta di sektor pertambangan mineral dan batubara Aryanto mengungkapkan sejumlah tantangan tata kelola di sektor pertambangan. Di antaranya, perizinan yang kini dipermudah dalam rangka menarik investasi, namun tidak dibarengi dengan peningkatan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Selain itu, adanya konflik kepentingan di sektor tambang yang belum ada upaya pencegahannya. Aryanto berharap, dengan adanya RMBI, tata kelola pertambangan di Indonesia bisa “naik kelas” dari sebatas patuh terhadap regulasi dan kebijakan, menjadi mengimplementasikan nilai dan prinsip standar yang lebih tinggi seperti anti korupsi, ESG dll.

Tahukah kamu? Industri ekstraktif seperti pertambangan dan pengolahan mineral berkontribusi 9% terhadap PDB Indonesia namun juga menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca dan masalah lingkungan lainnya. Untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan, pelaku usaha perlu memahami emisi sektor ini dan mengimplementasikan strategi pengurangan emisi seperti efisiensi energi, teknologi hijau, dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Pelaporan emisi sesuai standar seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 tahun 2019 dan Standar EITI 2023 juga penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja sama dengan Ember dan EITI Indonesia mengundangmu untuk berpartisipasi dalam Webinar “Memahami Emisi Gas Rumah Kaca Dari Sektor Ekstraktif di Indonesia” pada: Hari/Tanggal: Rabu, 31 Juli 2024 Waktu: 09:00 - Selesai Lokasi: Zoom Live, Youtube Live @KementerianESDM_RI Registrasi: bit.ly/WEBINAREMISIGRK Jangan lewatkan, ya!

Tahun 2018 merupakan tonggak penting bagi Indonesia dalam hal komitmen untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pada tanggal 1 Juli 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai instansi berwenang membuka hasil deklarasi pemilik manfaat korporasi kepada publik. Greenpeace Indonesia, Woods & Wayside International, Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Transparency International (TI) Indonesia dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia telah mempublikasikan studi untuk memvalidasi kualitas informasi pemilik manfaat korporasi yang disampaikan oleh sejumlah perusahaan sektor kelapa sawit dan bubur kertas (pulp and paper) di Indonesia. Dapatkan pemahaman mendalam tentang Upaya Indonesia dalam Meningkatkan Transparansi Korporasi dapat menjadi landasan kuat untuk perubahan positif pada link berikut: https://lnkd.in/gMwR3aUx Dan bila kamu tertarik untuk menjadi agen perubahan kedepannya, yuk bergabung bersama kami sebagai Koordinator Nasional atau Badan Pengarah PWYP Indonesia, jangan lupa untuk daftarkan diri di https://lnkd.in/gge_H9nJ

📢 A Global Call for a Just Transition. Members of the UN Secretary-General’s Panel on Critical Energy Transition Minerals are working hard to establish global principles as mining intensifies. The panel’s goal: to ensure that the countries and local communities endowed with these resources are the ones to benefit most, in line with a just and equitable energy transition and long-term sustainable development. The panel aims to help companies and governments advance justice, equity, and human rights throughout transition minerals value chains. ♻️🌍🌱 🗣️ Leading the Charge. A powerful coalition of 230 Indigenous Peoples groups, unions, and various organizations dedicated to climate, environmental justice, and human rights have united to develop recommendations for a transformative approach to transition minerals. With these, we aim to contribute to the panel’s work for a just global energy system that benefits all. 👉 Read our recommendations here: https://lnkd.in/dCDsw7it 👥 Collaboration is Key. The panel is led by a diverse group of experts and stakeholders, under the guidance of co-chairs Ambassador Nozipho Joyce Mxakato-Diseko of South Africa and Ditte Juul Jorgensen, Director-General for Energy of the @EuropeanCommission. As they enter this next phase of work, we urge them to carefully consider and integrate these recommendations into their draft. Civil society actors eagerly anticipate the panel’s output and look forward to supporting a robust set of actionable principles that lead to a just energy transition for all. #JustMinerals #JustTransition #IndigenousRights #IndigenousPeoples #Sustainability #Environment #EnvironmentalJustice #ClimateJustice #HumanRights

Perjalanan menuju transisi energi berkeadilan semakin mendesak dalam era perubahan iklim global. Indonesia, sebagai salah satu negara yang turut serta dalam kemitraan global seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM), menghadapi peluang dan tantangan besar dalam proses ini. Bagaimana peran pemerintah daerah (Pemda) dapat dioptimalkan dalam mempercepat transisi energi berbasis Perpres 11/2023? Apakah Anda tahu bahwa bumi kita sudah memanas sekitar 1,1°C dibandingkan era pra-industri? Kita hampir mencapai ambang batas keamanan iklim, yakni 1,5°C. Transisi energi berkeadilan menjadi semakin mendesak untuk masa depan kita. Pemda memiliki peran strategis dalam mencapai transisi energi ini. Dengan desentralisasi energi dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal, kita bisa mempercepat perkembangan energi terbarukan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, tugas ini tidak mudah. Kewenangan yang terbatas dan tantangan geografis menjadi hambatan besar. Bagaimana Pemda dapat mengatasi tantangan ini dan mengoptimalkan peluang yang diberikan oleh Perpres 11/2023? Temukan jawabannya dalam brief ini. Dapatkan pemahaman mendalam tentang peran Pemda dalam transisi energi berkeadilan dan bagaimana Perpres 11/2023 dapat menjadi landasan kuat untuk perubahan positif. Unduh brief kami sekarang di: https://lnkd.in/g2VXWXNc Dan bila kamu tertarik untuk menjadi agen perubahan kedepannya, yuk bergabung bersama kami sebagai Koordinator Nasional atau Badan Pengarah PWYP Indonesia, jangan lupa untuk daftarkan diri di https://lnkd.in/gge_H9nJ