SNi

Air dan air limbah – Bagian 4: Cara uji besi (Fe) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala ICS 13.060.50 Badan Standardisasi Nasional " Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan "

Masyarakat Indonesia sangat familiar dengan daging kambing dari mulai konsumsi sehari-hari hingga saat menjalankan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha. Pemilihan kambing untuk kurban yang sah harus memenuhi syarat cukup umur dan secara fisik tidak cacat, sehat dan memiliki bobot badan yang cukup. Sahabat SNI, jenis kambing yang banyak dikembangkan di Indonesia untuk dikomsumsi atau menjadi hewan kurban salah satunya adalah kambing Peranakan Etawah, kambing ini merupakan hasil persilangan antara kambing Etawah dan kambing lokal. Menurut SNI 7352.1:2015 kambing ini memiliki ciri khusus, antara lain telinga yang panjang, menggantung dan terkulai, serta bulu rewos yang panjang pada ke dua kaki belakang. Jenis kambing ini dikembangkan untuk lebih mudah beradaptasi dengan kondisi Indonesia Standar tersebut menyebutkan bahwa bibit kambing Peranakan Etawah yang memenuhi syarat mutu adalah yang sehat dan bebas dari penyakit hewan strategis yang dinyatakan oleh dokter hewan yang punya kewenangan. Kambing ini harus bebas dari segala bentuk cacat fisik dan cacat organ reproduksi, untuk bibit kambing jantan memiliki libido dan kualitas semen yang yang baik dan untuk bibit kambing betina memilih kambing normal dan simetris. Jika dilihat dari segi fisik kambing jenis ini memiliki warna bulu putih, hitam, coklat atau kombinasi, dengan bagian belakang tubuh memiliki rewos atau surai dan ekor kecil. Sedangkan kepalanya berbentuk kecil dan profil muka cembung serta memiliki telinga panjang menggantung dan terkulai, serta memiliki tanduk kecil.

Air dan air limbah – Bagian 5: Cara uji mangan (Mn) secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) – nyala ICS 13.060.50 Badan Standardisasi Nasional " Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan "

Merauke Regency is one of the districts in the Papua Province. In 2017, Merauke Regency Government through the assistance of the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) has implemented a program to provide subsidized housing units. Affordable prices make demand increase, so for some people prefer to build their own homes. Building a house certainly requires careful planning. There are tools to manually calculate RAB using an application such as ms. Excel. The disadvantage is that it takes time to understand how to calculate and enter measurements. In this study, the information system was built in the form of a website, so that it could be used by the community in Merauke Regency without having to install the application on a computer. The RAB calculation method used to make the budget is the SNI method by means of a coefficient multiplied by the unit price to find the unit price of each job. The unit price is multiplied by the total volume of work to get the total cost. At the end, the total calculation of work volume is multiplied by the price of the work unit.

Pengujian makanan dan minuman : Keadaan contoh, dalam kaleng, semua jenis makanan dan minuman, bahan-bahan asing. Bobot tuntas. Head space. Persiapan contoh. Kadar air, metode oven, metode destilasi. Abu, abu total, abu sulfat, abu tak larut alam asam, silikat, kealkalian abu. Protein, protein kasar metode semimikro kjeldhal, metod formol, protein effisiensi ratio PER. Lemak, metod ekstrasi langsung dengan alat soxhlet, weibull, lemak utuh, greber, mojonnier. Karbohidrat. Laktosa, metod peragian. Serat kasar. Kekentalan. Bagian yang tak larut dalam air. Kehalusan. NaCl. Metod Mohr. Metod Volhard. pH. Bobot jenis.  (BSN : SNI 01-2891-1992)

As a connecting road between Palembang-Indaralaya. Mayjen Yusuf Singadekane Street has a very important role. However, there are a few points of damage on the roads along which the majority are caused by excessive load factor (overloading) of vehicle cargo passing. General road construction in Indonesia are still using the standard load, causing the road to be broken before the planned service. If road construction is planned based on the actual load (overloading), then the burden of road damage due to overloading of vehicles can be minimized.
This rigid pavement design planning use 3 methods: the method of AASHTO 1993, SNI PD-T14-2003 and ROAD NOTE 29, with the addition of a modified truck category 2 as <20ton, truck 2 as 20-40 tons, and trucks 3 as > 40ton at LHR the heavy computation load the data based on the results of previous research vehicle load.
Calculation shows that there are differences in the thickness of the concrete slab end result of each method, which is 37.3 cm for the 1993 AASHTO method, 34 cm for ISO method PD-T14-2003 and 35 cm for method ROAD NOTE 29. Planning thick rigid pavement with the addition of overloading a truck load like this would require a very large cost, and therefore advised the making appropriate modifications truck and does not violate the MST standards.

Keywords : rigid pavement, overloading, comparison, AASHTO, SNI, Road Note 29

SNI yang telah dirilis oleh BSN ternyata belum mampu dijalankan sepenuhnya oleh pelaku industri dalam negeri dibuktikan dengan penerapan SNI yang hanya sekitar 20% dari total SNI yang ada. Oleh sebab itu, BSN menerapkan Genap SNI yang juga mendukung Perpres No.54 Tahun 2010 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres No.70 Tahun 2012 yang intinya mensyaratkan penggunaan produk-produk dalam negeri yang berstandar dalam pengadaan barang/jasa di sektor pemerintah. Namun sayangnya, evaluasi terhadap program tersebut belum dilakukan sehingga belum diketahui seberapa efektif program yang sudah dijalankan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk membuat profil atas tingkat pemenuhan dari pengadaan barang dan jasa  pemerintah terhadap penggunaan atau pembelian produk dalam negeri yang telah memenuhi SNI; serta membuat analisis SWOT dari penerapan kebijakan penggunaan produk ber-SNI dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian dilakukan dengan melakukan survei atas tingkat pemenuhan produk-produk ber-SNI dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui data yang dimiliki oleh SKPD di Provinsi Jawa Tengah. Dari survei yang dilakukan, barang-barang yang diadakan dikelompokkan ke dalam 11 sektor sesuai dengan sektor prioritas dalam Program Genap SNI.  Kemudian melakukan analisis dengan me-tode SWOT dengan memberikan kuesioner dan melakukan wawancara kepada PPK yang berada di dalam lingkungan SKPD Provinsi Jawa Tengah. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan penerapan produk ber-SNI dalam pengadaan belum efektif dengan tingkat pemenuhan hanya 28%. ABSTRACT SNI has been released by BSN is not yet able to be run entirely by the domestic industry that is evidenced by the application of SNI which is only about 20% of the total existing SNI. Therefore, BSN apply Genap SNI also supports Presidential regulation No. 54 of 2010 which was then updated to Presidential regulation No. 70 of 2012 which essentially requires the use of domestic products are standard in the procurement of goods / services in the government sector. But unfortunately, the evaluation of the program has not done so yet known how effective the program was run. Therefore, this study was to create a profile on the degree of fulfillment of the government&#39;s procurement of goods and services against use or purchase of domestic products that have met the SNI, and make a SWOT analysis of application of usage policies SNI products in the process of government procurement. The study was conducted by surveying the level of SNI products fulfillment in government procurement through data held by SKPD in Central Java Province. From the survey conducted, the goods are held grouped into 11 sectors according to the priority sectors in the Genap SNI Program. Then arrange a SWOT analysis of the method by giving questionnaires and interviews to PPK who was around of SKPD in Central Java Province.The results obtained show that the policies implementation of  SNI products in the procurement has not been effective with only 28% compliance rate