Pilpres 2024: Empat menteri kabinet Jokowi bersaksi di Mahkamah Konstitusi, hakim pertanyakan bansos

Empat menteri Kabinet Indonesia Maju hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta pada Jumat (05/03) untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara perselisihan hasil Pilpres 2024. Mereka diminta bersaksi atas tudingan bahwa program bantuan sosial pemerintahan Joko 'Jokowi' Widodo yang dilakukan jelang pencoblosan berkontribusi besar dalam kemenangan telak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan Sri Mulyani; dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Dilansir kantor berita Antara, tim hukum paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar antara lain diwakili Yusril Ihza Mahendra, Hotman Paris Hutapea, dan OC Kaligis.

Sementara tim hukum paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang hadir antara lain Todung Mulya Lubis, Henry Yosodiningrat, Maqdir Ismail, dan Ronny Talapessy.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga politisi Partai Golkar menyoroti penurunan produksi beras akibat fenomena El Nino yang membuat penggelontoran bantuan sosial menjadi penting.

Airlangga Hartarto menegaskan program perlindungan sosial (perlinsos) yang diberikan pemerintah dibahas secara transparan dan akuntabel.

“Program pelindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat untuk menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan kehidupan dan penghidupan,” kata Airlangga.

Oleh karena itu program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler,” tutur Airlangga, yang menambahkan program perlindungan sosial diberikan pemerintah untuk menghadapi berbagai kerentanan dan tekanan ekonomi.

Apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya menekankan bahwa "APBN [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara] adalah instrumen bernegara untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bernegara".

Beberapa hal yang disorot Sri Mulyani dalam keterangannya antara lain adalah lini masa penyusunan APBN tahun 2024 yang sudah selesai pada 21 September 2023 sebelum diundangkan pada 16 Oktober 2023.

"Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 13 November 2023," tegasnya.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya.

"Anggaran perlindungan sosial telah dianggarkan di dalam APBN 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR. Dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode 6 tahun sebelumnya," tandasnya.

Baca juga:

Sama seperti Airlangga, Sri Mulyani mengakui bahwa dampak dari El Nino di berbagai daerah telah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat

"Dengan mempertimbangkan kondisi di atas Pemerintah dan DPR sepakat APBN 2024 harus tetap optimis namun tetap waspada," ujarnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengakui bahwa ada peningkatan antara anggaran perlindungan sosial yang diajukan presiden dalam Rancangan APBN 2024 yaitu sebesar Rp 493,5 triliun menjadi Rp 496,8 triliun dalam alokasi APBN 2024.

"Adanya peningkatan dari usulan pemerintah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi akibat perubahan parameter asumsi kenaikan harga pokok penjualan pupuk dan kenaikan plafon kredit usaha rakyat," ujarnya.

Hakim MK Arief Hidayat: ‘Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk’

Hakim MK, Arief Hidayat, dalam persidangan menyebut Pilpres 2024 “lebih hiruk pikuk” karena ada beberapa pelanggaran yang terjadi antara lain di MK dan Komisi Pemilihan Umum.

Arief menyebut yang didalilkan pemohon sidang adalah “cawe-cawenya kepala negara”.

Posisi presiden sebagai kepala negara, sambung Arief, membuat “kurang elok” apabila MK memanggil presiden sehingga pembantu–pembantu presiden – para menteri – yang kemudian diminta hadir MK.

Beberapa pertanyaan yang diajukan Hakim Arief adalah penggantian Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog).

“Pada saat-saat kritis, saya baca di mass media [media massa], Kepala Bulog Budi Waseso diganti - ada faktor apa ini yang melatarbelakangi? Saya mau tanya. kita pengen mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga masalah yang tadi disebut cawe-cawe,” ujarnya.

Kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, Arief juga menanyakan saat-saat di mana Presiden Jokowi disebut “bagi-bagi bansos di depan Istana” juga saat kunjungan-kunjungan di daerah yang “kebetulan” pada waktu kampanye sehingga menimbulkan saling curiga dan fitnah.

“Itu menggunakan bansos apa? Dari mana itu?” tanya Arief.

Frasa “agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden” yang tertera di pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga dipertanyakan Arief.

“Apa sih yang dimaksud dengan penugasan presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena presiden juga cawe-cawe itu . Karena kalau saya membaca agenda pembangunan nasional [maka] penugasan presiden juga termasuk. Tapi kok ada frasa khusus?” ujar Arief.

Soal pertambahan dana Rp 50 triliun, hakim MK: ‘Apakah El Nino menjadi satu-satunya faktor?’

Hakim MK lainnya, Arsul Sani, mempertanyakan mengapa dana untuk perlindungan sosial termasuk bantuan sosial naik setelah pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir.

“Sebagai gambaran, pada awal Covid tahun 2020 anggaran perlinsos ini Rp498 T [triliun]. Puncak Covid 2021, Rp468,2 T. Kemudian ketika tahun lalu Rp443,4 T [pada 2023] kemudian ini kembali naik [menjadi] Rp498 T,” ujar Arsul memaparkan.

“Tadi sih memang dijelaskan karena faktor El Nino, [tapi] apakah El Nino menjadi satu-satunya faktor? Karena prasangkanya ini dikaitkan dengan Pemilu 2024.”

Senada, Hakim MK Enny Nurbaningsih juga meminta kepada para menteri untuk memaparkan seberapa besar sebetulnya risiko sosial yang terjadi di 2023 kemudian yang diperkirakan akan terjadi di 2024 yang membuat ada peningkatan perlinsos sekitar Rp50 triliun.

Hakim MK Saldi Isra juga menyoroti hal ini dan meminta kepada menteri untuk menjelaskan soal angka Rp50 triliun tersebut.

"Itu yang dikemukakan 2 pemohon yang dana Rp50 T itu yang jangan-jangan itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu,” ujar Saldi.

MK soroti kunjungan daerah Presiden

Hakim MK, Saldi Isra, meminta kepada keempat menteri Jokowi untuk menjelaskan pertimbangan presiden dalam memilih kunjungan-kunjungan daerah yang dituding oleh pemohon dilakukan pada masa kampanye.

“Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?” tanya Saldi sembari mengacungkan tabel kunjungan presiden berupa peta.

“Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya - itu yang didalilkan pemohon. Tolong kita dibantu [penjelasan].”

Saldi juga meminta menteri untuk menjelaskan alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan presiden itu datang dari mana saja.

Saldi juga menyoroti pernyataan menteri perekonomian dan Menko PMK (Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) tentang pertemuan-pertemuan yang terjadi ketika jadwalnya berhimpitan dengan pemilu.

“Ada ndak warning dari yang melakukan pertemuan terutama yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu,” tanya Saldi.

Respons Muhadjir: ‘Kunjungan Bapak Presiden bukan sekarang saja’

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menjadi yang pertama untuk merespons pertanyaan-pertanyaan dari para hakim MK.

Salah satu yang direspons Muhadjir adalah pertanyaan dari Hakim MK Arief Hidayat mengenai frasa “agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden”.

Muhadjir menekankan bahwa frasa “penugasan presiden” sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 35 tahun 2020 tentang Menko PMK.

“Apa makna di balik kata ‘penugasan’ ini? Tentu saja penugasan yang dimaksud dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden, bukan kapasitas yang lain,” jelas Muhadjir.

Muhadjir mencontohkan beberapa tugas yang dimaksud di sini adalah yang sifatnya lintas sektoral seperti penanganan mudik yang “tidak bisa didefinisikan tugasnya siapa”.

Hakim MK Arief Hidayat kemudian bertanya: “"Pernahkan ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu?"

"Saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh?” Muhadjir balik bertanya.

"Di luar tupoksi,” timpal Arief.

"Setahu saya tidak ada,” jawab Muhadjir.

Dalam responsnya, Muhadjir Effendy juga menyoroti pertanyaan dari Hakim MK Saldi Isra mengenai cara Presiden memilih daerah kunjungan.

“Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau,” ujar Muhadjir.

Muhadjir menilai Presiden hadir di lapangan untuk memantau alias memastikan kebijakannya terlaksanakan sekaligus mengumpulkan masukan atau feedback.

Muhadjir menyebut bahwa tahun ini adalah tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi sehingga beliau tidak ingin meninggalkan program mangkrak.

“Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi kemungkinan besar itu banyak proyek strategi nasional,” ujar Muhadjir.

“Terlalu musykil kalau hanya 100 kunjungan secara simbolik membagi bansos kemudian itu berpengaruh secara nasional itu saya kira doesn’t make sense [tidak masuk akal].”

“Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu,” tukas Ketua MK Suhartoyo.

“Mohon maaf,” jawab Muhadjir.

Airlangga: 'Bansos itu bungkusannya tidak ada yang berwarna kuning'

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa dirinya hadir di Mahkamah Konstitusi atas undangan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024 dalam kapasitasnya sebagai menteri.

Hakim MK Arief Hidayat sebelumnya sempat menyebut kenaikan suara Partai Golkar pada pemilu legislatif dan meminta Airlangga untuk menjelaskan.

"Saya baca setelah salat Jumat banyak berita [soal itu]," ujar Airlangga yang juga politisi Partai Golkar.

"Saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar mohon izin saya tidak saya jawab," cetus Airlangga.

"Tapi ada satu yang bisa saya pastikan. Bahwa bansos itu bungkusannya tidak ada yang berwarna kuning."

Ketua MK Suhartoyo bertanya dengan nada bercanda: "Kalau warna lain ada, Pak?"

"Saya kurang tahu," tanggap Airlangga.

Menkeu Sri Mulyani jawab pertanyaan ihwal kenaikan anggaran perlindungan sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi pertanyaan dari Hakim MK Arsul Sani mengenai dana anggaran perlindungan sosial termasuk bantuan sosial yang naik setelah pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir.

Sri Mulyani menuturkan kenaikan anggaran perlindungan sosial yang dipertanyakan Arsul terutama diakibatkan dari beberapa faktor seperti kenaikan harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume subsidi.

“Bagian dari anggaran perlinsos yang mengalami perubahan subsidi terutama subsidi energi [dari periode 2022-2024]. Subsidi pupuk pada 2024 juga mengalami peningkatan,” ujar Sri Mulyani.

Senada, Menteri Airlangga mengatakan subsidi energi mendapat porsi terbesar dalam anggaran perlindungan sosial.

Menjawab pertanyaan dari Hakim Enny Urbaningsih tentang risiko sosial yang membuat adanya peningkatan dana perlindungan sosial antara 2023 dan 2024, Menteri Airlangga menyebut beberapa risiko di taraf global seperti Perang Ukraina, Perang Gaza, dan perubahan iklim.

"Tentu ini juga terjadi fluktuasi termasuk harga beras akibat ada larangan ekspor beras [seperti di] India dan beberapa negara lain. Tentu ini akan berpotensi terjadi pada 2024,” ujar Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menambahkan bahwa dalam setiap suasana krisis, pemerintah “mengambil risiko yang paling kecil.”

Selain itu, Sri Mulyani juga menjawab pertanyaan mengenai alokasi dana yang digunakan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan daerah.

Menurutnya, kunjungan-kunjungan tersebut memperoleh dana melalui dana operasional presiden dari APBN dan “bukan bantuan dari perlindungan sosial”.

'Menteri Airlangga: “Tidak ada ekstra program yang terkait pemilu'

Sebelum sesi dengan para menteri Jokowi ditutup, Ketua MK Suhartoyo yang memimpin sidang mengulang kembali pertanyaan dari Hakim MK Saldi Isra mengenai apakah ada peringatan mengenai sensitivitas terkait masa pemilu dalam pertemuan-pertemuan yang ada dengan para menteri.

“Dalam pembahasan selalu fokus dalam pekerjaan kementerian. Terkait dengan pemilu tentunya dibahas di Kementerian Dalam Negeri. Kalau di sektor ekonomi kita tidak membahas terkait pemilu,” tutur Menteri Airlangga.

Suhartoyo kembali menanyakan apakah ada peringatan soal sensitivitas pemilu saat merencanakan bantuan sosial di tingkat kementerian.

Menteri Airlangga mengulang kembali bahwa El Nino menjadi faktor utama pemberian bansos sekaligus mengulang pernyataan Menteri Sosial bahwa program bantuan sosial merupakan program bulanan.

“Tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu. Semuanya sesuai dengan yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun,” tandasnya.

Berita ini akan diperbarui.