Tiga tahun lalu, setelah kalah mutlak di pemilu, militer Burma menetapkan status darurat di negara tersebut dan melancarkan kudeta. Mereka menahan pemimpin terpilih negara itu dari kalangan sipil dan menindak keras protes damai yang berlangsung setelah itu.
Berbagai laporan, termasuk beberapa laporan dari Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, telah menyimpulkan bahwa junta militer Burma terus menarget warga sipil melalui serangan udara dan menghancurkan kawasan berpenduduk padat.
“Setelah melalui analisis faktual dan legal, Menteri Luar Negeri AS menetapkan anggota militer Burma telah melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya pada 2017,” kata Beth Van Schaack, Duta Besar Departemen Luar Negeri AS untuk Peradilan Pidana. “Sejak kudeta tiga tahun lalu, junta militer telah meningkatkan kekejamannya terhadap mereka yang berharap akan demokrasi di Burma.”
“Junta terus melakukan eksekusi terhadap aktivis pro-demokrasi, pemimpin politik, dan demonstran damai. Junta telah membunuh ribuan pria, perempuan, dan anak-anak, menghancurkan sekolah dan rumah ibadah. Junta juga telah menghalangi Sebagian besar kebebasan sipil dan menyiksa tahanan politik.”
“Krisis di Burma telah menimbulkan respons akuntabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Dubes Van Schaack. Gambia, dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam, mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional di Den Haag, menuduh Burma melanggar kewajibannya di bawah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
“Pada Januari 2020, Mahkamah Internasional memutuskan Burma harus mengambil tindakan sesuai kewenangannya untuk mencegah genosida terhadap Rohingya dan menyimpan bukti. Amerika Serikat telah membagikan informasi dengan pengacara Gambia yang tengah mempersiapkan gugatan mereka ke pengadilan.”
Untuk menghentikan kekerasan dan mengembalikan Burma ke jalur demokrasi adalah prioritas utama bagi Amerika Serikat.
“Amerika Serikat telah meningkatkan tekanan ekonomi dan politik terhadap junta militer, termasuk membatasi transaksi dolar AS dengan BUMN yang memungkinkan militer membunuh dan melukai warga sipil.”
“Pemerintah Amerika juga telah menyediakan bantuan senilai hampir 4,2 miliar dolar AS untuk membantu para pengungsi di Bangladesh dan juga untuk kebutuhan lainnya,” kata Dubes Van Schaack.
“Selanjutnya, Amerika Serikat akan terus melakukan dokumentasi mendalam terkait kekejaman … dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM dan korupsi,” ujarnya. “Kami akan terus mendukung rakyat Burma dalam upaya mereka mencari kebenaran, keadilan dan akuntabilitas.”